JAKARTA – Ancaman permasalahan tata kota yang dihadapi Jakarta seolah tak ada habisnya. Banjir, kerusakan, alih fungsi lahan, bencana alam dan penerimaan pajak masih terjadi.
Untuk itu, teknologi geospasial dibangun untuk mengatasi hal tersebut. Langkah praktis ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul. Hal ini terlihat pada situs resmi Pemprov DKI yang ditampilkan dalam 3 dimensi.
Menyikapi hal tersebut, beberapa provinsi kini telah menyiapkan sistem kota pintar untuk memudahkan analisis dan penyelesaian masalah serta pengambilan keputusan.
“Tujuan kami adalah memungkinkan pemerintah daerah menggunakan data geospasial secara efektif, memastikan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan kepuasan masyarakat,” kata Ronald Adrianta, Head of Corporate Sales Esri Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Melalui solusi ArcGIS untuk pemerintah daerah, sistem ini dapat menyediakan platform komprehensif untuk mengelola informasi geospasial, sehingga memungkinkan pemerintah daerah memaksimalkan potensi data berbasis lokasi.
Dalam aplikasi ini terdapat beberapa platform mulai dari SITARU (Sistem Informasi Perencanaan Tata Ruang) yang memudahkan akses data kawasan dan tata ruang; SIGINFRA (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur) yang meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat dengan memungkinkan pemantauan spasial pembangunan infrastruktur; SJPDATA (Jaringan Satu Data dan Simpul Portal) yang mengedepankan kerjasama antar otoritas pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Platform ini juga mencakup SIMPEDA (Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah) yang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui visualisasi data pajak dan retribusi, serta teknologi Digital Twin yang menawarkan representasi 3D kondisi perkotaan untuk mendukung inisiatif kota pintar.
Hal serupa juga dilakukan di Jawa Barat melalui sistem SIGINVES untuk memberikan informasi berbasis data kepada investor mengenai peluang investasi di wilayah tersebut.
“Dengan mengintegrasikan teknologi geospasial canggih ke dalam operasional pemerintah daerah, pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang secara langsung memberikan manfaat bagi warga dan komunitas,” ujarnya.
Adopsi ArcGIS sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2014.
Dengan mendukung keputusan berbasis data, teknologi ini berkontribusi pada berbagai inisiatif, seperti perencanaan kota, tanggap bencana, dan pengelolaan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional.
Keberhasilan ArcGIS di berbagai wilayah menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas solusi geospasial untuk perencanaan kota, pengelolaan bencana alam, mendukung inisiatif keberlanjutan, dan pemantauan infrastruktur.
Platform ini menawarkan alat yang ampuh untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. “Kami sangat gembira melihat bagaimana inovasi ini terus membawa perubahan positif,” kata Ronald.
