SEOUL – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol telah mengumumkan darurat militer pada Selasa malam (3/12/2024). Pihak oposisi menolak langkah ini karena dianggap inkonstitusional.
Dalam keputusan mendadak tersebut, Yun mengatakan dalam pidatonya di televisi bahwa langkah tersebut “diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara.” Dia mengklaim bahwa keputusan itu diambil untuk mengusir kekuatan pro-Korea Utara dari negaranya sekaligus melindungi sistem konstitusional liberal.
“Tujuan darurat militer adalah untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi sistem kemerdekaan konstitusional,” Yonhap News di Seoul mengutip ucapan Yun dalam pidatonya.
Dia mengesampingkan segala perubahan dalam komitmen kebijakan luar negeri pemerintahnya untuk memenuhi kewajiban internasional pemerintahnya.
Yun, yang telah berjuang untuk memajukan agenda pemerintahannya melawan parlemen yang dikuasai oposisi sejak berkuasa pada tahun 2022, mengatakan bahwa darurat militer bukanlah suatu pilihan.
Keputusan ini diambil setelah kubu oposisi, Partai Demokrat, menyetujui rencana pemotongan anggaran di Badan Anggaran DPR dan mengusulkan pemakzulan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Jaksa Agung.
Menyusul penerapan darurat militer, Menteri Pertahanan Yoon Suk-yeol mengadakan pertemuan dengan para komandan tertinggi dan meminta mereka untuk meningkatkan kewaspadaan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Berdasarkan pernyataan tersebut, Menteri Pertahanan juga telah mengarahkan tentara untuk tetap menjalankan tugas darurat. Setelah pengumuman ini, segala macam kegiatan politik, pertemuan dan demonstrasi dilarang.
Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menolak penerapan darurat militer karena dianggap ‘inkonstitusional’.
Partai DP telah memanggil anggota parlemennya di Majelis Nasional untuk mengadakan pertemuan darurat pada Selasa malam guna membahas proses penghapusan darurat militer.
Pemimpin Partai DP Lee Jae-myung menyebut tindakan tersebut inkonstitusional dan menentang rakyat. “Presiden Yun mengumumkan darurat militer tanpa alasan,” kata Lee.
Lee mengatakan parlemen sedang berusaha membatalkan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan presiden. Namun dia khawatir militer akan menangkap anggota parlemen. “Tank, kendaraan lapis baja dan tentara bersenjata dan pedang akan segera menguasai negara ini,” katanya.
