TEL AVIV – Pasukan Israel (IDF) telah mengeluarkan lebih dari seribu surat perintah penangkapan terhadap orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks yang mengabaikan perintah wajib militer.
Seorang perwira senior militer Israel mengatakan kepada anggota Knesset pada Rabu (20/11/2024).
The Times of Israel melaporkan bahwa kepala Divisi Perencanaan dan Manajemen Personalia Direktorat Personalia IDF menjelaskan bahwa tentara mengeluarkan 3.000 perintah wajib militer selama musim panas kepada anggota komunitas Yahudi ultra-Ortodoks, tetapi banyak yang tidak hadir.
“Dari 3.000 orang ultra-Ortodoks yang mendapat perintah (wajib militer), dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 1.126 orang bagi yang tidak melapor pada perintah pertama dan kedua. “Setelah itu, mereka akan segera menerima panggilan untuk perekrutan, dan siapa pun yang tidak datang (ke pusat induksi) akan dinyatakan sebagai (draft evasion),” kata Jenderal Shay Taib kepada anggota komite urusan luar negeri dan pertahanan Knesset.
Di Israel, para penghindar wajib militer menerima “perintah tanpa izin” yang mencegah mereka meninggalkan negara tersebut dan menangkap mereka.
Polisi Militer Israel sebenarnya tidak berencana untuk menangkap mereka yang tidak muncul di pusat-pusat induksi, tetapi menunggu sampai mereka dinyatakan sebagai wakil dan menyerahkan mereka kepada aparat penegak hukum.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid meminta Menteri Pertahanan Yisrael Katz untuk menginstruksikan tentara agar segera mengeluarkan 7.000 perintah wajib militer tambahan kepada orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks yang cukup umur untuk dinas militer, dan untuk memperketat tindakan terhadap mereka yang tidak wajib militer.
Tentara kolonial Israel mengatakan mereka membutuhkan 10.000 tentara baru untuk operasi tempur, namun tidak akan dapat merekrut lebih dari 3.000 tentara ultra-Ortodoks tahun ini karena “kebutuhan tambahan” mereka.
Tentara merekrut sekitar 1.800 orang Yahudi ultra-Ortodoks setiap tahunnya.
Angka tersebut berarti bahwa hanya 4.800 dari 60.000 pria ultra-Ortodoks yang memenuhi syarat untuk wajib militer.
Ketua komite dan anggota parlemen Partai Likud Yuli Edelstein telah lama menganggap angka tersebut tidak cukup.
