JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti memastikan keputusan akan diambil pada pekan ini terkait pembahasan libur pelajar selama Ramadan. Keputusan tersebut menunggu kepulangan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ke Indonesia.
Insya Allah secepatnya. Minggu ini diharapkan Pak Nazar (Menag) berangkat ke Arab Saudi untuk berhaji. Mungkin setelah kepulangannya, kita harap ada keputusan, katanya. dan Mu. . Ti di Kantor Kementerian Perencanaan, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Muti juga menegaskan, akan dikeluarkan surat edaran untuk mengatur cuti mahasiswa selama bulan Ramadhan. Ia menegaskan, aturannya harus sama antara sekolah dan madrasah.
“Kami umumkan langsung, lalu diumumkan langsung, lalu diumumkan, lalu diumumkan ya, surat edarannya dikeluarkan kementerian di masing-masing kategori. Tapi yang terpenting adalah antara sekolah dan madrasah. Jangan lewatkan hari-hari panas dan istirahat antar sekolah dan madrasah selama Ramadhan, sebaliknya, ujarnya.
Muti mengatakan, ada tiga opsi penyelenggaraan festival pelajar selama Ramadhan. “Yang pertama terjadi adalah ada yang menawarkan libur penuh dengan kegiatan keagamaan di masyarakat,” ujarnya.
Pilihan kedua adalah awal Ramadhan dan hari raya menjelang Idul Fitri. “Kalau sekarang awal Ramadhan itu kan libur. Jadi, misalnya tiga atau dua hari sebelum Ramadhan, misalnya empat atau lima hari pertama Ramadhan itu ada libur. setelah itu biasanya menjelang Idul Fitri yang juga merupakan hari libur sah, kalian “dua hari sebelum Idul Fitri atau sampai berakhirnya rangkaian rumah, apa yang terjadi sekarang,” kata Mu’ti. menjelaskan.
Opsi ketiga adalah layanan pendaftaran penuh seperti sekolah reguler, kata Muti. Namun, dia menegaskan, semua opsi tersebut merupakan rekomendasi masyarakat. Ia juga mengatakan, keputusan ini akan diambil setelah rapat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan publik, tentu kita memantau usulan tersebut dalam opini publik di dunia demokrasi. Kami menunggu pertemuan dengan kementerian sebelum mengambil keputusan. “Menteri.” Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”- Kementerian Agama dan Urusan Internasional, yang dikendalikan oleh
