NEW YORK – Sikap Israel dan Amerika Serikat (AS) yang tidak kenal kompromi sepertinya tidak akan mengakhiri konflik di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Pendapat tersebut diungkapkan Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, saat berbicara pada sidang Dewan Keamanan PBB yang didedikasikan untuk krisis Timur Tengah pada Selasa (8/10/2024).
Serangan terhadap Israel oleh kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera 250 orang, merupakan sebuah “tragedi” yang kini digunakan untuk membenarkan “penghukuman massal yang kejam dan tidak manusiawi terhadap warga Palestina”. Menurut duta besar Rusia.
“Rakyat Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II,” tegasnya.
Nebenzia mengatakan bahwa akibat operasi darat dan udara Israel, sekitar 42.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza tahun lalu dan jumlah korban luka dan hilang mencapai hampir 100.000 orang, sementara 2 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.
“Ini adalah akibat dari kekeraskepalaan kepemimpinan Israel dan dukungan sekutu Amerika… yang tidak memungkinkan Dewan Keamanan menghentikan siklus kekerasan ini,” tegas Nebenzia.
Washington telah memveto beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza sebelum dokumen tersebut diadopsi pada akhir Maret 2024.
Menurut laporan Watson Institute for International and Public Affairs awal pekan ini, Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Israel sebesar $17,9 miliar pada tahun lalu.
Menurut laporan, sebagian besar pengiriman dari Amerika adalah amunisi, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 lb (907 kg).
“Situasi bencana di Gaza hanya boleh diselesaikan melalui cara-cara diplomatik dengan partisipasi seluruh negara Timur Tengah dan pemain internasional utama,” kata Nebenzia.
“Tujuan kita bersama adalah memastikan implementasi keputusan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, untuk menghentikan pertumpahan darah yang dapat melibatkan seluruh Timur Tengah,” ujarnya.
“Anggota DK PBB harus menjamin pelaksanaan hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, yang akan memungkinkan mereka untuk mendirikan negara yang layak dalam perbatasan teritorial tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata utusan Rusia tersebut.
