PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes Bisa Hambat Target Ekonomi 8%

PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes Bisa Hambat Target Ekonomi 8%

Jakarta – Sağlık Bakiı’nın (Permenkes) Taslak Düzenlemesinde Markalar Olmada Sigara Ambalajının Tekdüzeliği Söylemi, Eşitli partilerd ve reddetme Devam Ediyor. Salah satu penolakan datang dari serikat pekerja tembakau di tengah Jawa, kebijakan khawatir bahwa ia akan mengancam hidupnya. Kebijakan ini memiliki potensi untuk mengakhiri pekerjaan di sektor (PHK).

Tütün Sigara Bederasyonu Boşkan Yardımcısı Alld Endonzya Sendikası (FSP RTMM-SPSI), Tütün Endüstrisi için aşırı Politik işçilerinin Geçimlerini Söylindi. Selain itu, menurut Mei 2024, sekitar 99.177 staf tembakau tersebar ke pusat staf Jawa dan wanita, Family Spine.

“Aturan ini dapat membunuh staf Indonesia. Misalnya, jika industri rokok mati, 77.000 karyawan rusak. Ini adalah wilayah,” katanya. Polemen Peraturan Nasional di tengah ekosistem Jawa “91/11/2014 yang ia sebutkan Selasa.

Mirip dengan daerah serikat lainnya, wanita itu mengakui bahwa serikat pekerja di pertengahan Java tidak terlibat dalam perumusan draft Kementerian Kesehatan (Koras). Faktanya, aturan ini sangat mempengaruhi staf, terutama El Crete (SKT), yang sebagian besar merupakan sektor berbasis kerja.

Dengan demikian, wanita itu mewakili persatuan di tengah Jawa. Dia menolak keseragaman kapal rokok dan rencana seragam tanpa memiliki rancangan merek identitas. “Namun, kami tidak tahu karena mereka dapat mengancam staf yang terlibat dengan aturan ini.”

Kali ini, Malik Cahyadin, akademisi Universitas Surakarta Mareta, tidak penting untuk mengendalikan rokok untuk rokok dalam kerangka kerja. Tidak hanya itu, aturan ini mempengaruhi sektor lain yang terkait dengan industri tembakau.

“Aturan ini memengaruhi staf tembakau, tetapi juga memengaruhi pekerja kreatif. Faktanya, pekerja kreatif memiliki kontribusi penting terhadap nilai tambah bagi negara.”

Dengan demikian, Malik menekankan regulasi pemerintah 2024 (28/2024) untuk mendefinisikan kembali peraturan pemerintah. Aturan ini bertentangan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi 8% yang diprakarsai oleh Presiden Presiden Presiden.

“Negara, industri, dan desa -desa kami harus menciptakan keterampilan. Jika sektor kami dihapus, kota kami akan memiliki efek. Dapat diperoleh melalui Permentian bahwa aturan ini dapat dicapai,” katanya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *