Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan bahwa tidak ada pihak yang akan menang jika perang dagang dengan AS terus berlanjut. Hal tersebut diungkapkan Xi Jinping saat berbicara dengan para pemimpin organisasi ekonomi besar internasional pada forum dialog “1+10” di Beijing.
Peserta forum dialog tersebut antara lain para pemimpin New Development Bank BRICS+, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Di hadapan para pemimpin organisasi ekonomi dunia, Beijing siap memulai dialog, memperluas kerja sama, dan menyelesaikan segala perselisihan dengan Washington. Xi Jinping juga menyatakan harapannya bahwa Amerika Serikat akan mengikuti jejaknya.
Bulan lalu, Xi Jinping menekankan bahwa segala upaya untuk mengganggu pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan menjadi “garis merah” bagi Beijing dalam hubungannya dengan Washington. Tidak ada negara adidaya yang boleh “menyesuaikan diri dengan keinginannya sendiri,” menekan atau “merampas hak sah untuk melakukan pembangunan,” tegas Xi.
Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump yang resmi menjabat pada 20 Januari 2025 berjanji akan meningkatkan langkah proteksionis untuk membela kepentingan ekonomi AS, khususnya terhadap Tiongkok.
Pada masa pemerintahan Trump yang pertama, Washington melancarkan perang dagang melawan Beijing, yang mengakibatkan tarif dan sanksi timbal balik. Pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan praktik tersebut, menuduh Beijing melakukan “praktik bisnis yang tidak adil” dan mengenakan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar.
Pada bulan Desember, AS membatasi ekspor peralatan dan perangkat lunak pembuat chip ke Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok melarang ekspor produk penggunaan ganda dan bahan mentah utama yang digunakan dalam manufaktur semikonduktor dan aplikasi militer.
Pemerintahan Biden akan menggandakan tarif yang ada pada komponen panel surya penting mulai 1 Januari, kata kantor Perwakilan Dagang AS Catherine pada hari Rabu. Langkah-langkah proteksionisme akan “lebih lanjut memitigasi kebijakan dan praktik berbahaya yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok,” katanya.
