JAKARTA – China kembali mengganggu Laut Natuna bagian utara Indonesia dengan mengirimkan kapal penjaga pantainya ke perairan tersebut. Beijing bersikeras bahwa air itu adalah miliknya.
Merujuk laporan Channel News Asia, perilaku agresif Tiongkok merupakan ujian pertama bagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer.
Penjaga pantai Indonesia, yang secara resmi disebut Badan Keamanan Laut (Bakamla), mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah dua kali mengusir kapal penjaga pantai Tiongkok dari wilayah sengketa di Laut Cina Selatan dalam beberapa hari terakhir.
Kapal-kapal Tiongkok terkadang memasuki Laut Natuna bagian utara, wilayah Indonesia di tepi selatan Laut Cina Selatan, sehingga memicu protes dari Jakarta.
“Kapal penjaga pantai Tiongkok kembali memasuki yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna bagian utara pada hari Rabu,” kata Bakamla dalam keterangannya, Kamis.
Sebuah kapal penjaga pantai Indonesia, lanjut pernyataan itu, mencegat kapal tersebut dan mengusirnya dari perairan di Laut Natuna bagian utara.
Bakamla mengatakan kapal Tiongkok memasuki perairan tersebut untuk pertama kalinya pada hari Senin, dan ketika sebuah kapal Indonesia mencoba menghubungi kapal Tiongkok tersebut melalui radio, penjaga pantai Tiongkok mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari yurisdiksi Beijing.
Kapal tersebut mengganggu kegiatan eksplorasi perusahaan minyak negara PT Pertamina, tambah Bakamla.
Kapal penjaga pantai Indonesia membayangi kapal tersebut dan mengusirnya.
Dalih China mengganggu Laut Natuna Utara
Namun di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan kapal penjaga pantainya sedang berpatroli di perairan yang berada di bawah yurisdiksi Tiongkok.
“Kapal Penjaga Pantai Tiongkok melakukan patroli rutin di perairan yang berada di bawah yurisdiksi Tiongkok sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional Tiongkok,” kata Lin.
“Tiongkok bersedia mengintensifkan komunikasi dan konsultasi dengan Indonesia melalui jalur diplomatik dan mengatasi permasalahan maritim kedua negara,” jelasnya.
Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan peta lama yang menunjukkan ‘sembilan garis putus-putus’ yang memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pada tahun 2021, Beijing menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim milik kedua negara.
Setahun sebelumnya, pada bulan Januari 2020, terjadi bentrokan dramatis antara penjaga pantai dari kedua belah pihak, hanya beberapa bulan setelah presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, memulai masa jabatan keduanya.
