SEOUL – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol akan mencabut deklarasi darurat militer yang diberlakukan beberapa jam lalu untuk menghormati keputusan parlemen yang menentang tindakan tersebut.
Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) untuk mencegah munculnya “kekuatan anti-negara” di antara lawan-lawannya.
Namun, anggota parlemen menolak deklarasi tersebut ketika para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen di tengah krisis politik terbesar di negara itu dalam beberapa dekade.
“Sehubungan dengan permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, saya telah memerintahkan penarikan pasukan militer yang terlibat dalam operasi darurat militer,” kata Yoon dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Dia menjelaskan: “Melalui rapat Kabinet segera, kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan melanjutkan pencabutan darurat militer.”
Pada Rabu pagi, Kabinet setuju untuk membatalkan keputusan tersebut dan mencabut darurat militer.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyarankan warganya untuk menghindari area di sekitar lokasi aksi protes.
Gedung Putih mengatakan mereka “lega” telah memecahkan kebuntuan mengenai deklarasi darurat militer oleh Presiden Yun.
“Demokrasi adalah landasan aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan kami akan terus memantau situasinya,” kata juru bicara Gedung Putih, menggunakan singkatan nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.
Kedutaan Besar AS di Seoul telah menyarankan warga AS untuk menghindari area tempat terjadinya demonstrasi.
“Setelah pengumuman Presiden Yun untuk mengakhiri darurat militer, situasinya masih belum jelas. Warga negara AS harus mengantisipasi kemungkinan gangguan,” kata kedutaan AS dalam pesan di media sosial.
Nasihat tersebut menjelaskan: “Saat berada di tempat umum, Anda harus waspada terhadap lingkungan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan keselamatan seperti biasa.”
