Gaza – Arab Saudi mengutuk seruan Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Saudi memperingatkan bahwa seruan Smotrich “merusak upaya perdamaian termasuk solusi dua negara, mendorong perang, mendorong ekstremisme, dan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan.”
“Pernyataan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta mendukung pendudukan dan perluasan lahan dengan kekerasan, sehingga menjadi preseden berbahaya,” katanya, Anadolu melaporkan.
Kementerian tersebut memperingatkan bahwa konsekuensi dari kegagalan internasional yang terus berlanjut “melampaui batas krisis ini dan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas kebijakan sistem internasional, serta mengancam stabilitasnya.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait menggambarkan seruan Smotrich sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.”
Kementerian tersebut memperingatkan bahwa komentar menteri Israel akan “semakin memperumit situasi regional” dan “menjadi hambatan bagi upaya pemeliharaan perdamaian internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional dan dunia.”
Pada hari Senin, Smotrich mengatakan dia telah memerintahkan Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk mulai membangun infrastruktur di Tepi Barat untuk “menjalankan kedaulatan”, yang memicu gelombang kecaman di seluruh dunia Arab.
Bulan Juni ini, Smotrich membenarkan laporan The New York Times bahwa ia mempunyai “rencana rahasia” untuk mencaplok Tepi Barat dan menggagalkan segala upaya untuk menggabungkannya ke dalam negara Palestina di masa depan.
Pada bulan Juli tahun ini, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini penting yang menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas tanah Palestina sebagai tindakan “ilegal” dan mengharuskan evakuasi seluruh permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk memasukkan kembali aneksasi Tepi Barat ke dalam agenda pemerintahannya ketika Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat, menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN pada hari Selasa.
Pada tahun 2020, Netanyahu berencana untuk “mencaplok” pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Jordan, berdasarkan apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump pada bulan Januari tahun yang sama.
Wilayah yang direncanakan Netanyahu untuk dianeksasi saat itu adalah sekitar 30% dari wilayah Tepi Barat. Namun, rencana tersebut tidak diluncurkan karena tekanan internasional dan kurangnya persetujuan AS.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di sana ilegal.
