JAKARTA – Kehadiran banyak menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di kabinet Merah Putih Pemprov Provo-Gibran tentu akan menambah beban anggaran negara. Ahmed Hanif Imaduddin, peneliti kebijakan publik dan ekonomi politik di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (SELOS), memperkirakan anggaran gaji para menteri dan wakilnya dapat meningkat sebesar $91,52 per tahun menjadi $390 miliar.
Pada 20 Oktober 2024, Presiden Pravo Subianto resmi mengumumkan nama 48 menteri, termasuk 56 wakil menteri dan kepala 5 lembaga setingkat menteri. Ada lebih dari 100 orang di kabinet Merah Putih. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sejak reformasi tahun 1998
Dengan bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran birokrasi pun mau tidak mau akan bertambah Hal ini terlihat pada catatan keuangan. Dalam visi 2024, belanja kementerian dan lembaga meningkat sebesar 75,21 persen menjadi Rp1.198,9 triliun dari 684,2 triliun dolar pada tahun 2016, kata Ahmad Hanif, Kamis (24/10/204). . .
Hanif memperkirakan gaji tahunan para menteri dan wakilnya bisa meningkat dari $91,52 menjadi $390 miliar. Angka tersebut belum termasuk tunjangan lain yang diterima staf khusus, utusan presiden, dan menteri, ujarnya. Itu berarti inflasi mungkin lebih tinggi dari perkiraan, katanya.
Sementara itu, Hanif mengatakan efektivitas pemerintah dalam mempercepat program Pravo menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, kabinet yang besar dapat memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antar organisasi.
“Secara umum, kabinet yang gemuk akan sulit bertindak cepat menangani kebutuhan dan krisis rakyat yang kompleks,” ujarnya.
Pravo di masa lalu telah menanggapi beberapa kritik yang menunjuk pada banyaknya menteri di kabinet yang dipimpinnya. Presiden mengakui ruangannya sangat besar. Namun ia menegaskan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Pravo membandingkan Indonesia dengan Eropa, dan dari segi luas daratan, luas Indonesia hampir sama dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Ia mengatakan dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, dan 27 menteri dalam negeri untuk menjalankan Eropa.
“Saudara-saudara, kita juga memilih sistem politik yang demokratis. Jika kita adalah negara otoriter, kita bisa mengatur segalanya dengan jumlah penduduk yang sedikit,” kata Pravo dalam rapat kabinet baru-baru ini.
Jadi saudara-saudara, tidak masalah, yang penting bekerja efisien, yang penting kita tidak bekerja sembarangan. Saya tanya ke menteri keuangan, saya tanya ke menteri koordinator, semua menteri. , Distribusi APBN belajar lagi, siswa harus belajar lagi, kata Pravo.