JAKARTA – Benarkah pegawai BPJS Kesehatan mendapat asuransi swasta di kantornya? Hal ini terungkap setelah percakapan yang mengaku sebagai pegawai BPJS Kesehatan viral di media sosial (medsos).
Postingan tersebut dibagikan seorang dokter, dr Mirza di akun Instagram miliknya. Dimana ia membagikan pengakuan seorang terduga pegawai BPJS Kesehatan yang menyuratinya di media sosial. Ia mengaku mendapat asuransi swasta dari kantor karena kecepatan layanan BPJS yang lambat.
“Izin dok, sebagai pegawai BPJS Kesehatan sebenarnya kami mendapatkan asuransi swasta non BPJS di kantor untuk kecepatan pelayanan. Jadi bukan karena BPJS buruk ya dok, mohon penjelasannya,” tulis salah satu tersangka pegawai BPJS Kesehatan.
Hal ini kemudian menimbulkan konflik di masyarakat, mengingat BPJS Kesehatan merupakan salah satu program wajib pemerintah, baik yang ditujukan kepada perusahaan maupun perorangan.
Sedangkan tenaga BPJS Kesehatan yang hidup dari iuran pemerintah justru menikmati fasilitas asuransi swasta. Jadi timbul analogi jika pegawai BPJS ibarat pedagang yang tidak pernah memakan barangnya sendiri.
Pembahasan pegawai BPJS yang menggunakan asuransi lain sebenarnya sudah mengemuka sejak tahun 2020, ketika tarif BPJS dinaikkan hingga 100%. Di tengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, muncul suara perselisihan mengenai besarnya insentif yang diterima direksi dan dewan pengawas, ditambah fasilitas asuransi lainnya.
Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2022, BPJS Kesehatan juga meminta nasabah yang mampu untuk menambah asuransi swasta. Kombinasi pembayaran ini dirancang agar biaya kesehatan tidak langsung dialihkan ke BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit.
Berharap tidak defisit, tapi pegawainya sendiri diduga menggunakan asuransi swasta di kantor? Hal ini tentu menjadi ironi bagi masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan seluruh pegawai BPJS Kesehatan mendapat asuransi swasta.
