JAKARTA – Wakil Ketua Komite V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar untuk membangun satu juta apartemen di Jakarta. Namun, dia mengingatkan, data permintaan perumahan di Jakarta yang tepat diperlukan untuk memprediksi kelebihan pasokan.
“Kami tentu menyambut baik partisipasi investor Qatar dalam proyek perumahan 3 juta tersebut. Kita hanya perlu memastikan jumlah rumah yang diperlukan di wilayah sasaran agar tidak terjadi overcrowding sehingga mengganggu pembelian properti bagi pengembang perumahan,” kata Syaiful Huda. . , Kamis (1 September 2025).
Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama investasi pembangunan perumahan antara Qatar dan Indonesia ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Sumber Daya Manusia Maruaar Sirait dan perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Pusat. Jakarta, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rencananya Qatar akan membangun 1 juta rumah berupa apartemen di Kemayoran hingga Senayan.
Huda mengatakan rencana pembangunan jutaan apartemen di Jakarta harus mempertimbangkan potensi supply dan demand. Hal ini penting agar pasokan perumahan tidak melebihi permintaan pasar.
“Kalau barang banyak tapi pasar tidak ambil karena melebihi permintaan, maka akan banyak apartemen kosong tanpa penghuni. Itu juga akan menjadi masalah besar,” ujarnya.
Partisipasi investor Qatar sangat membantu mewujudkan rencana 3 juta/tahun. Selain itu, investor Qatar akan sepenuhnya membangun satu juta rumah, termasuk penyediaan modal dan kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.
Ya, ini sangat bermanfaat karena dukungan APBN di bidang perumahan hanya sekitar Rp40,2 triliun, termasuk bagian Kementerian PKP sebesar Rp5,27 triliun dan dana hibah perumahan senilai Rp35 triliun. Angka tersebut di atas kertas tidak cukup untuk mendukung pembangunan. sekitar 3 juta rumah per tahun,” katanya.
Politisi PKB ini mengingatkan, partisipasi investor memang perlu ditingkatkan dalam proyek perumahan 3 juta itu. Konfigurasi ini hanya dapat dilakukan jika sistem didukung oleh hard data.
“Meliputi data kondisi lahan kawasan perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, dan data peraturan yang mendukung pelaksanaan program,” ujarnya.