Soal Rencana Pemanggilan Budi Arie, Polda Metro Buka Opsi Usai Pilkada 2024

Soal Rencana Pemanggilan Budi Arie, Polda Metro Buka Opsi Usai Pilkada 2024

JAKARTA – Polda membuka kemungkinan pemanggilan sejumlah pejabat, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, terkait perjudian online yang melibatkan pegawai Komdigi Metro Jaya. Pemanggilan tersebut kemungkinan besar dilakukan setelah Pilkada 2024.

Kasat Reskrim Polda Metro Jaya Kompol Vira Sathya Triputra mengatakan, pemanggilan beberapa petugas masih menunggu hasil penyidikan yang berjalan.

Dirilis pada Selasa (26/11/2024), Vira mengatakan, “Apakah ada pejabat lain yang mendapat informasi tersebut dan masih berlangsung. Jadi mungkin kita akan selidiki lebih lanjut setelah pilkada.”

Vira mengatakan, salah satu hal yang akan dicermati polisi adalah masuknya AK (Adhi Kismanto) sebagai pegawai berpengalaman Kementerian Komunikasi dan Teknologi. Bahkan, AK tak lolos seleksi CPNS pada akhir tahun 2023 dan mendaftar sebagai calon tenaga teknis sistem pemblokiran konten negatif terbatas Kementerian Komunikasi dan Teknologi.

Katanya, “Apakah para AK yang merupakan pekerja berpengalaman ini ditunjuk langsung? Hal ini masih kami dalami karena sejak AK dilantik sebagai PNS, mereka terus melakukan proses pendaftaran pemilu dari awal hingga selesai. Namun saat itu mereka tidak bisa lewat. .

“Nah nanti kita akan lakukan pengusutan mendalam kenapa dia disubsidi, dan tentunya kita akan lakukan pengusutan bertahap, supaya nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi luangkan waktumu, kita tidak bisa bolak-balik.”

24 tersangka ditangkap Dalam kasus ini, 24 tersangka terlibat kasus perjudian online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Teknologi. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Carioto mengungkap peran tersangka.

Total yang kami tangkap ada 24 orang dan masuk daftar pencarian orang (DPO) 4 orang, kata Kapolda Metro Jaya AKBP Paul Carioto kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Carrillo menjelaskan, peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi menjadi tujuh bagian.

Pertama, 4 orang bekerja sama dengan A, BN, HE dan DPO J. sebagai bandar, pemilik atau pengelola situs perjudian. JH, DPO F dan DPO C.

Ketiga, 3 orang terlibat dalam pengumpulan daftar situs judi online dan pengumpulan uang dari perwakilan berinisial N, MN dan DM. Keempat, 2 orang berperan menyaring dan memverifikasi situs judi online, agar AK dan AJ awal tidak diblokir.

Kelima, oknum pegawai Kemenkominfo yang bertugas mendeteksi pelarangan situs judi online dan pelarangan aktivitas awal DI, FD, SA, YM, YP, RP, AP dan RD sebanyak 9 orang.

Keenam, 2 orang berhuruf D dan E berperan dalam TPPU, dan ketujuh, 1 orang berhuruf T. Sekaligus berperan dalam merekrut dan mengoordinasikan tersangka, khususnya tersangka berinisial huruf A. , AK dan AJ berhak melindungi dan memblokir situs web.

Carioto mengungkapkan, kasus tersebut bermula dari pengawasan jaringan yang dilakukan oleh anggota Opsal Grup 2 subdirektorat Ditre Scrim Jatanras.

Dari hasil penyelidikan kami menemukan sebuah situs yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan perjudian online. Dimana website SULTANMENANG menawarkan berbagai jenis permainan judi seperti olah raga, games, casino, olah raga virtual, memancing, togel dan sabung ayam.

Dari temuan tersebut, kami kemudian menangkap pemilik situs judi online tersebut berjenis A, B dan ditetapkan DPO J, ujarnya.

Karioto berevolusi, dan masalahnya berkembang kemudian. Akibatnya, penjahat lain ditemukan terlibat, termasuk individu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs Kementerian Komunikasi tidak diblokir oleh sistem pemblokiran komunikasi.

Hasil pengembangan kasus ini, kami juga berhasil menangkap 22 orang tersangka dan menetapkan 3 orang sebagai DPO, ujarnya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *