Jakarta – Pemerintah berencana menyetujui subsidi bahan bakar minyak (BLM) daerah (BLM). Meskipun perubahan asuransi bahan bakar ini tepat sasaran, hal ini dianggap sebagai risiko Anda sendiri.
Direktur (penyebab) Pusat Ekonomi Digital dan Studi Kewarganegaraan dan sektor bahan bakar Pusat Ekonomi Digital mengatakan bahwa perubahan dari GuaP ke Blarp hampir bersifat inflasi. Inflasi ini tidak mengambil sisi permintaan, melainkan sisi penawaran atau akhirnya melemahkan permintaan masyarakat.
Pada tahun 2022, ketika pemerintah mengurangi subtalit menjadi portal langsung, hal itu terungkap ke pengadilan. Hasilnya adalah kenaikan harga Stone-Plugin PERTAL sebesar 50%, yaitu kenaikan sekitar 6%.
Namun deflasi sisi permintaan meningkat pada 2023-2024, kata HUDA, Sabtu (10/5/2024).
Hudaa kemudian mengatakan sistem bahan bakar bom-ke-bom dapat dikurangi untuk masyarakat miskin karena mereka mendapat pembayaran lebih tinggi dari pemerintah karena mereka miskin. Namun, hal ini tidak berlaku bagi kelas menengah tanpa bantuan.
“Mereka (kelas menengah) jadi miskin. Masih belum ada bantuan pendapatan bagi masyarakat, malah bingung, belum bisa keluar dari kemiskinan ke kemiskinan. Dampaknya sangat buruk. Kalau tidak diperbaiki maka akan sangat buruk. akan menjadi negatif,” katanya.
Mantan Ketua Kampanye Nasional Prabo-Goban Burhanuldin Abdullah mengatakan, penyebaran mini Energi lebih terfokus pada Burhan Shuwa, namun lebih menyasar pada mini Energi.
Menurut Burhanuddin, pada tahun 2023, Rp 443 triliun yang dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 540 triliun tidak dialokasikan. Burhanuddin juga mengklaim melalui BLT ia akan memberikan pinjaman bersubsidi, dan pemerintah akan menerapkan Rp 200 triliun dari ID menjadi Rp.
“Itu masuk hibah dalam perhitungan kami, yang dalam perhitungan kami digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.”
