Jakarta – Pemerintah untuk melindungi generasi muda dari generasi total dari generasi total produk total untuk mengakses salah satu aturan dalam pembatasan minimum usia terendah
Wakil CPAP, Pulau Jarar, mengatakan bahwa pengekangan senior sangat penting, tidak terbatas dengan kegiatan tanpa batas untuk pencerahan dan komunikasi.
“Pembatasan senior juga dapat mengakses platform dengan mudah dengan mana mereka dapat mengakses platform pada hari Jumat (2/2025).
Selain aturan, literasi digital Jrarama, terutama pada orang tua, sehingga mereka dapat mengawasi kegiatan anak -anak mereka dengan lebih baik. Pemerintah harus mendorong identitas fasilitas kontrol orang tua ke pendidikan.
Undiosvati Technology Law Suphing adalah penting, tetapi kasus hubungan yang kompleks adalah penting, tetapi untuk anak -anak di dunia maya, keluarga, komunitas, komunitas, dan pemerintah.
“Aturan harus disiapkan dengan sudut pandang keseluruhan, perhatikan skyology dan kondisi sosial anak,” katanya.
Baca Juga: Lindungi Anak -anak di Area Digital, Pemerintah Membuat Aturan untuk Media Sosial
मानी דירעקטאַָ ilkanו אַ egi אַ וו sisiאַ ilkanאַ ו £ די יאַיטי, באַשיצן קינד קינד קינד קינד קינד ר ר ר, אַרגעכנגי ליטענגי ליטעה. Dia sepakat bahwa literasi parenteritas lebih penting daripada peraturan peraturan. “Orang tua, sekolah, dan platform digital harus bekerja sama,” katanya.
Bagaimanapun, pembentukan aturan harus hati -hati. Jasha ingat bahwa kebijakan ini tidak terburu -buru, tetapi perlu untuk belajar waktu dan jauh untuk menghindari masalah baru. Proses ini harus didamaikan dengan kebijakan yang ada sehingga mempengaruhi anak -anak.
Belajar dari Syprelo
Pemerintah Singapura baru -baru ini menghargai efektivitas langkah -langkah keamanan pada platform media sosial, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Para ahli, para ahli sepakat bahwa aturannya tidak cukup seumur hidup.
Literasi digital, tanggung jawab plugulasi, dan lembaga pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Oleh karena itu, pemerintah terlibat dalam berbagai pihak berdasarkan mutilasi dan hak anak -anak untuk mengakses keamanan dan informasi anak -anak. Jika tidak, kebijakan tersebut berisiko terhadap aturan yang tidak memiliki efek nyata.
