GAZA: Pengadilan Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan yang diduduki telah memutuskan untuk menutup beberapa situs saluran TV Al-Jazeera selama empat bulan.
Hal ini terkait pemberitaan Al Jazeera yang kerap mengkritisi kemunafikan Fatah sebagai Ketua PA yang diyakini sedang melancarkan perang saudara dengan Hamas.
Dalam surat yang dikirim pada hari Minggu, Kantor Kejaksaan Agung meminta Kementerian Komunikasi Palestina untuk menutup aljazeera.net, aljazeera.net/live, aljazeera360.com dan global.ajplus.net serta mematuhi perintah pengadilan.
Keputusan tersebut meminta semua perusahaan izin penyiaran radio dan satelit untuk mematuhi perintah tersebut “di bawah ancaman tanggung jawab hukum”.
Menurut dokumen tersebut, situs tersebut menerbitkan materi yang “mengancam keamanan nasional dan memicu kejahatan.”
Langkah terbaru ini dilakukan setelah PA menutup dan menangguhkan kantor Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki pekan lalu, sebuah keputusan yang dikutuk oleh jaringan tersebut.
Sebuah komite yang terdiri dari para menteri PA, termasuk Kementerian Kebudayaan, Dalam Negeri dan Komunikasi, membenarkan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa jaringan tersebut “menyiarkan materi dan program yang menyesatkan dan menghasut di negara ini”.
Jaringan tersebut mengkritik keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “sebuah upaya untuk mencegah saluran tersebut meliput peristiwa yang meningkat pesat di wilayah pendudukan,” dan menambahkan bahwa hal tersebut “konsisten dengan tindakan pendudukan [Israel] terhadap karyawannya sendiri.”
Penutupan ini juga dikecam oleh Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), yang memperingatkan bahwa pemberitaan Al Jazeera di Gaza dan Tepi Barat adalah hal yang “penting”, dan menyerukan agar pemberitaan tersebut segera dihilangkan.
Para analis dan aktivis hak asasi manusia mengatakan keputusan PA adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk membungkam kritik terhadap operasi keamanan di kamp pengungsi Jenin.
Penutupan situs dan siaran Al Jazeera terjadi hampir sebulan setelah PA memulai tindakan keras terhadap Brigade Jenin, sebuah koalisi kelompok bersenjata yang terkait dengan kelompok Palestina seperti Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ) dan bahkan Fatah.
Sejak awal Desember, Otoritas Palestina telah mengepung kamp Jenin dan memutus aliran air dan listrik ke sebagian besar penduduk dalam upaya memulihkan “hukum dan ketertiban” di Tepi Barat.
Aktivis dan kelompok hak asasi manusia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa taktik diskriminatifnya di Jenin bertepatan dengan serangan yang lebih luas terhadap kebebasan berekspresi.
Israel juga menargetkan operasi Al Jazeera di Tepi Barat, dimana pihak berwenang menggerebek dan menutup kantor Al Jazeera di Ramallah pada September lalu.
