UN akan Diterapkan Lagi, Gus Yahya: Masyarakat Belum Cukup Dilibatkan dalam Diskusi

UN akan Diterapkan Lagi, Gus Yahya: Masyarakat Belum Cukup Dilibatkan dalam Diskusi

JAKARTA – Direktur Jenderal Nihad Ulama (PBNU) Pengurus Besar Yahya Choleil Stouf atau Gus Yahya membahas pelaksanaan kembali Ujian Nasional (UN). Ia mengatakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan yang berdampak pada sistem pendidikan nasional.

Soal ujian nasional ya, ini terutama persoalan kebijakan pemerintah. Selama ini saya rasa masyarakat belum cukup mendengar atau terlibat dalam pembahasan ide dan pendapat seleksi ujian nasional ini, Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Gus Yahya juga menekankan perlunya mengintegrasikan sistem pendidikan dalam negeri dengan standar pendidikan internasional. Menurutnya, lulusan lembaga pendidikan Indonesia termasuk Madrasah Aliyah yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan swasta seringkali menghadapi tantangan ketika masuk ke perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar.

“Selamat dari Madrasah Aliya kita, ini pengalaman NU sendiri. Baik madrasah negeri maupun swasta, bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ini ketika mendaftar di universitas internasional atau luar negeri, misalnya di Al-Azhar, misalnya. Harus mematuhi standar yang ada,” jelasnya.

Gus Yahya mengatakan, dialog PBB bisa menjadi solusi untuk meningkatkan persatuan dan kualitas lulusan. “Saya kira hal-hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memikirkan perlunya ujian nasional agar sistem pendidikan kita lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan internasional yang saat ini berkembang di seluruh dunia,” ujarnya.

Gus Yahya juga menegaskan, meski pembahasan kebangkitan PBB mempunyai dasar yang sah, namun proses tersebut harus dilakukan dengan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan baik.

Ide tersebut, lanjut Gus Yahya, merupakan buah pengalaman NU dalam melibatkan berbagai universitas internasional. Dengan demikian, kita akan mampu mengembangkan standar pendidikan nasional yang berdaya saing global.

“Cuma bentuknya saja, tentu perlu lebih banyak pengelolaan. Tapi menurut saya konsesinya sah dan itu yang harus kita pikirkan. Dan itu pengalaman kita sendiri kalau lebih.. Pungkasnya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *