Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi dan UN Dikaji Ulang

Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi dan UN Dikaji Ulang

Jakarta – Wakil Presiden (WAPRES) Gibran Rakabuming meminta peninjauan kembali organisasi regional Raqqa Freedom and Learning Project. dan ujian nasional (UN), ujarnya pada acara peluncuran Konferensi Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (RAGOR) di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Hotel Cantaria City Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Awalnya Wakil Presiden Gibran yang menjabat Wali Kota Solo Terungkapnya surat pengaduan kepada mantan Menteri Pendidikan Nadeem Makarim terkait persoalan zonasi.

Baca Juga: Apa Sistem Zonasi PPDB yang Sering Diperdebatkan?

“Ini surat yang saya kirimkan saat saya menjadi Wali Kota. Saya mengirimkan surat ini kepada Menteri Pendidikan. Tapi kemarin saya berangkat solo bersama sekretaris daerah dan kepala dinas. Dan tidak ada tanggapan terhadap surat ini. surat ini Ada keluhan—“Keluhan saya sebagai walikota adalah tentang hal itu,” katanya, frustrasi karena suratnya tidak dijawab pada saat itu.

Namun, Wakil Presiden Gibran Hal ini menegaskan Menteri Pendidikan dan Pendidikan Menengah saat ini, Abdul Mutti, yakin permasalahan di tingkat zona dapat diselesaikan hingga ujian nasional dilaksanakan.

“Menteri sudah membahas soal zonasi. Masalah dengan program belajar mandiri Masalah direktur sekolah masalah ujian nasional,” ujarnya.

Nyatanya Wakil Presiden Gibran pun mengaku Akhmil telah berkoordinasi dengan Abdul Mutti usai retret tiga hari dari Magelang. “Tetapi menteri yang sekarang berbeda. Kemarin kami pulang dari sekolah militer. Kami pulang dari Akademi Kadet Magelong. Kami segera berintegrasi. Klik isu-isu regional ini sekarang.”

Wakil Rektor menegaskan, Gibran Zone merupakan proyek yang bagus. Namun permasalahannya adalah jumlah guru yang belum terdistribusi dengan baik. “Hadirin sekalian, Zonasi adalah rencana yang bagus. Tapi tolong nanti saat rapat koordinasi. Anda dapat memberikan informasi. Sebab, jumlah guru kita tidak merata.”

Ada banyak provinsi, daerah yang kelebihan guru, dan ada pula provinsi yang kekurangan guru. Ini pasti jadi pekerjaan rumah menteri. Oleh karena itu, zonasi adalah rencana yang bagus. Tapi mungkin tidak tersedia di wilayah tersebut,” tutupnya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *